GAMBUT TETAP DIOLAH

Indonesia Tidak Termasuk Tiga Negara Paling Rentan
Kompas, Rabu 9 Desember 2009

Jakarta, Kompas – Pemerintah Indonesia mengantisipasi kemungkinan menerima kritik tajam terkait pemanfaatan lahan gambut untuk pertania dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen, Denmark.

Sementara itu, pengetahuan lokal dinyatakan akan bisa berkontribusi dan akan bersentuhan jika skema pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (reducing, emissin from deforestation and forest degradation / REDD) diterapkan sebagai salah satu cara untuk mengurangi emisi rumah kaca.

Data dari Global Climate Risk INdex 2010 yang dirilis German Watch di sela-sela konferensi di Kopenhagen, Indonesia tidak masuk tiga besar negara paing rentan terkena dampak perubahan Iklim.

ISU INTERNASIONAL

Menurut Kepala Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian pada Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pernian Irsal Las, selasa (8/12) di Jakarta, langkah antisipasi terhadap kritik itu perlu dilakukan agar Indonesia bisa terus membangun pertanian yang lestari. “Jangan sampai kritis itu terus merugikan pembangunan pertanian kita,” katanya.

Menurut Irsal, dalam nomenklatur Panel Ahli Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC), lahan gambut dikelompokan dalam lahan basar (wet land) sehingga tidak menjadi isu utama dalam teks negosiasi. “Namun pengembangan kelapa sawit di lahan gambut menjadi isu internasional,” katanya. lahan gambut yang diolah melepas CO2 ke atmosfer dalam jumlah besar.

pemerintah tetap akan memnafaatkan lahan gamut unutk pertanian, terutama untuk kelapa sawit dan pangan serta hutan tanaman industri (HTI), tetapi dilaukan secara selektif dengan mengacu Peraturan Menteri Pertanian No.15/2009 tentang Pedoman pemanfaatan Lahan Gambut untuk budidaya kelapa sawit. itu diikuti pengembangan teknologi yang tepat dan ramah lingkungan, guna menurukan emis gas rumah kaca (GRK).

Terkait dampaknya, pemrintah akan melakukan penelitian dan kajian mendalam, antara lain, melakukan identifikasi dan pemetaan lahan gambut potensial, pengembangan teknologi adaptif, serta konservasi lahan gambut. Dengan memperhitungkan lahan gambut, Indonesiapernah didudukan sebagai emiter karbon nomor tiga terbesar.

Sementara itu, dikatakan pengetahuan lokal masyarakat adat diakui akan berkontribusi banyak, terutama tentang sumber daya hayati. Rekomendasi agar pemerintah melindungi pengetahuan lokal ini diberikan oleh Alinasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mealui sebuah lokakarya di jakarta pekan lalu.

Msyarakat Adat Nusantara mendesak pemerintah melindungi pengetahuahn lokal dan mempersiapakan mereka sebagai bagian dari program pengurangan emisi gas rumah kaca dalam skema REDD jika skema itu disepakati secara global. “Program ini melindungi hutan untuk mengurangi emisi. Itu akan banyak bersentuhan dengan pengetahuan lokal,” kata Deputi Mentri Negara Bidang Komunikasi Lingkungan dan Perbedaan Masyarakat Henry Bastaman, kemarin.

ADA KEJUTAN

Ketua DELRI (Negosiasi) yang juga Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim, Rachmad Witoelar tentang suasana negosiasi di Konferensi menegaskan, “suasana emosi pada pihak terlihat sangat optimistis, seperti di Bali, saya yakin kopenhagen akan ada kejutan”.

Ada dua masalah, yaitu belum sepahamnya para pihak tentang dimensi waktu dan siapa yang harus mulai dulu mengurangi emisi GRK. “Delegasi RI yakin bisa berperan menhembatani tercapainya benang merah berbagai kepentingan, terutama antar negara maju dan berkembang,” katanya.

Adapun tentang kerentanan pada dampak perubahan iklim, tiga besar teratas adalah Bangladesh, Myanmar, dan Honduras. Tingkat kerentanan diperhitungkan dari cuaca ekstre, 1990 – 2008. Tahun 2008 Myanmar tertinggi. Indonesia pernah berada di posisi ketiga pada tahun 2007.

“Ancaman cuaca ekstrem terus meningkat sepanjang tahun dan mengancam kehidupan di seluruh dunia,” kata penulis Index pada German Watch, Sven Harmeling. Kian seringnya cuaca ekstren memunculkan kekhawatiran semakin banyak manusia harus mengungsi, kehilangan rumah, keluarga dan budayanya. Kemampuan adaptasi perubahan iklim negara berkembang dan muskin tergolong rendah.

“adalah tugas negara-negara maju mengimplementasikan pendanaan adaptasi bagi negara-negara berkembang. Harus ada skema global yang kuat,” katan Direktur Politik German Watch Christoph Bals.

(GESIT ARIYANTO / dari kompenhagen)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: