Menghalau Pencuri, Melindungi Potensi

Maret 13, 2010

MULA11 Januari 2010, ikan impor hasil tangkapan laut yang masuk ke Benua Biru itu harus dilengkapi sertifikat tangkapan (catch certificate).Sertifikat itu, sesuai dengan peraturan Komisi UE No 1005/2008, bertujuan menanggulangi perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau ilegal, iinrcported, unregulated (WU).

Dengan sertifikat itu, ikan yang diimpor harus jelas asal dart siapa yang menangkap. UE penting bagi kita. Mereka negara ketiga tujuan ekspor perikanan atau membeli 14% dari total ekspor kita atau US$450 juta pada 2007.

Kementerian Kelautan dan Perikanan memenuhi tuntutan UE dengan membuat sertifikasi hasil tangkap (SHT).
Sesuai dengan peraturan UE, SHT tidak berlaku bagi hasil kegiatan budi daya, perikanan air tawar, ikan hias, kekerangan, rumput laut, tiram, dan jenis lainnya.

Keyakinan kementerian tersebut akan kelancaran sistem itu diperkuat dengan sudah adanya logbook. Logbook merupakan fonnulir yang juga diisi nakhoda dan data mirip yang ada dalam SHT.Atas dasar ini pula Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan (PPPP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Martani Huseini optimistis akan impor ke UE tahun depan. “Sertifikasi ini tidak akan mengubah peta ekspor kita. Ekspor ke Eropa akan jalan terus,” katanya.

Martani menambahkan, sertifikasi ini juga penting untuk stok ikan kita sendiri. “Kita kekurangan stok karena banyak ikan kita dicuri. Dengan adanya regulasi ini mencuri akan sulit,” katanya.Namun sebelum sampai ke perlindungan potensi ikan, kementerian sendiri sebenarnya masih harus memastikan kelancaran proses sertifikasi. Tidak sepelenya masalah pencatatan diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI) Soetomo HP. ATLI yang sudah melaksanakan logbook sendiri sejak 2008 saja masih meminta waktu adaptasi. “Kami mendukung peraturan ini, tapi ya maklum juga kalau belum sepenuhnya benar. Bagaimanapun peraturan baru butuh adaptasi,” katanya.

Tidak adanya budaya mencatat di nelayan diceritakan sendiri oleh nelayan tongkol di Indramayu Budi Laksana. “Masuk pelabuhan udah ditiing-guin tengkulak. Dia yang hitung, gak ada orang pelabuhan. Kita ya terima duit saja,” kata nelayan yang juga Presidium Nasional Serikat Nelayan Indonesia ini yang beberapa waktu lalu berdemonstrasi di Jakarta. Jika pendataan tangkapan selama ini saja belum berjalan baik, bagaimana menjamin keabsahan data dalam SHT, a-palagi melindungi potensi ikan kita?

sumber : http://bataviase.co.id/detailberita-10523761.html


Hamparan Potensi yang Tercerabut

Maret 13, 2010

Banyak manfaat keberadaan lahan gambut di Kalbar. Terutama dalam menjaga ekosistem lingkungan. Sayangnya, gambut di Kalbar semakin hari semakin terancam. Aries Munandar NASIB lahan gambut di Kalimantan Barat (Kalbar) semakin terancam oleh aktivitas pembangunan yang tidak ramah lingkungan. Berbagai aturan untuk melindungi kawasan gambut dari eksploitasi justru tak banyak bicara. Ini terjadi lantaran lemahnya pengawasan.

Di sisi lain, keberadaan gambut di Kalbar juga menjadi sasaran empuk pengusaha dalam beberapa tahun terakhir. Para pengusaha itu sengaja mengincar lahan gambut untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit

Pasalnya, kini mereka semakin sulit mencari hamparan luas yang belum dikuasai makelar lahan atau investor lainnya. Apalagi, ada pula anggapan dari sebagian warga setempat, bahwa gambut tidak subur dan tidak ekonomis.
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalbar Hendy Chandra memperkirakan, sekitar 20% izin perkebunan kelapa sawit di Kalbar menempati areal gambut. Padahal, lahan gambut itu merupakan kawasan konservasi dan dilindungi pemerintah.

Kawasan konservasi gambut yang telah dikonversi menjadi lahan sawit itu antara lain tersebar di sejumlah sentra pengembangan kelapa sawit di Kalbar, seperti di Kabupaten Kubu Raya, Sambas, Ketapang, dan Kapuas Hulu.
Pengalihfungsian lahan di satu titik lokasi tersebut bisa mencapai ratusan hektare. Sayangnya, aktivitas tersebut semakin berjalan mulus. Warga setempat tidak menentang karena pada umumnya mereka belum banyak mengetahui manfaat pelestarian gambut tersebut.

Jika melihat data yang dimiliki Walhi Kalbar, sangat jelas Kalbar merupakan salah satu daerah yang memiliki hamparan gambut terluas di Indonesia. Luasan lahannya mencapai sekitar 1,72 juta hektare (ha) atau 11,8% dari 14,68 juta ha luas wilayahnya.

Hamparan gambut itu tersebar di sepanjang pantai hingga kawasan perhuluan pada daerah aliran sungai (DAS) utama di Kalbar, yakni DAS Kapuas, DAS Mempawah, DAS Sambas, dan DAS Pawan. Tingkat kedalaman atau ketebalan gambut tersebut rata-rata mencapai sekitar 4 meter.

Namun, sebaran gambut di kawasan pantai nyatanya memiliki tingkat kerusakan yang lebih tinggi daripada di kawasan perhuluan. Hal itu terkait adanya kemudahan akses dalam aktivitas pemanfaatannya. Sayangnya, hingga kini belum ada data resmi yang akurat mengenai luas kerusakan lahan gambut di Kalbar. Pihak Walhi hanya memperkirakan luas kerusakan lahan itu lebih dari separuh total luas hamparan yang ada saat ini. “Meski begitu, Pemprov Kalbar hendaknya tetap melakukan edukasi pada masyarakat agar mereka mengetahui manfaat gambut tidak sekadar untuk bertani,” kata Hendy.

Jika tidak ada edukasi kepada masyarakat, akan terjadi eksploitasi gambut secara serampangan oleh sejumlah perusahaan kelapa sawit. Akibatnya, gambut yang rusak bisa mengancam masyarakat dari sisi lingkungan yakni memicu efek gas rumah kaca atau pe-
manasan global.

Edukasi itu juga penting jika mengingat larangan pemanfaatan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 meter belum efektif. Kendala yang sering dihadapinya karena pengidentifikasian dan sistem pengawasan terhadap larangan tersebut tidak jelas.

Menjaga ekosistem Pakar gambut dan lahan basah dari Universitas Tanjungpura (Pontianak, Kalbar) Gusti Zakaria Anshary mengatakan, lebih dari satu juta hektare lahan gambut di Kalbar mengalami gangguan yang mengarah pada degradasi. Degradasi itu antara Iain disebabkan adanya pembabatan hutan, ekspansi perkebunan kelapa sawit, serta kebakaran hutan dan lahan. Jika terus berlanjut, proses pengeringan lahan akan terjadi.

Selanjutnya, kekeringan lahan itu akan mempercepat proses oksidasi bahan organik menjadi gas karbondioksida (pelepasan karbon), sehingga bisa memicu terjadinya gas rumah kaca. Padahal, terlepas dari eksploitasi tersebut, keberadaan gambut memiliki banyak manfaat, khususnya dalam menjaga ekosistem lingkungan. Gambut terutama dapat menjadi kawasan resapan dan tangkapan air untuk pencegah banjir.

“Tidak hanya itu, lahan yang terbentuk dari pelapukan sisa tumbuhan selama ribuan tahun ini juga berperan dalam mencegah perubahan iklim,” kata i .usil Hal itu bisa terjadi karena gambut mempunyai kemampuan menyimpan karbon sebanyak 10 kali lipat ketimbang tanah mineral.

Karena itu, gambut dapat diandalkan guna menekan efek rumah kaca sebagai penyebab pemanasan global. (S-8)
aris@mediaindonesia.com


Desa Thailand Tenggelam

Desember 9, 2009

KHUN SAMUTCHINE, KOMPAS.com – Satu kuil Buddha yang dikelilingi oleh
air adalah sisa terakhir dari satu desa yang sirna ditelan laut di
Thailand, pemandangan tragis yang kembali terulang di seluruh Asia dan
dunia. (selengkapnya)


Mengelola Pesisir Dengan Lestari

Desember 3, 2009

Sudah bukan rahasia lagi. Pesisir di seluruh dunia telah pertama tama kali di babat dihancurkan. Dan ditata menjadi kawasan perkotaan dan pemukiman. Di beberapa bagian, dijadikan kawasan industri. Tak hanya industri pengolahan, tetapi juga pusat industri bahan baku.

Bahan baku kayu dari hutan hutan bakau. Beragam ikan dan udang dari tambak tambak besar hasil konversi hutan bakau. Dan tentunya hasil laut dari eksploitasi sumber daya laut. lebih lanjut ……………